Bandung Barat _ lensadaerah.com
Melambungnya harga beras di Bandung Barat membuat Pemkab harus membuat kebijakan baru. Rencananya, Pemkab akan memberikan bantuan biaya transportasi pengangkutan beras.
Langkah ini diambil pemkab, karena penyebab utama mahalnya harga beras di pasaran adalah biaya angkut dari daerah penghasil beras, ke pasar-pasar induk beras.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat , akan mengucurkan dana belanja tak terduga ( BTT ) untuk menekan lonjakan harga bahan pokok beras.
Dana BTT sebagian akan dipakai untuk mensubsidi beras medium kepada ratusan pedagang di Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah daerah dan sejumlah Pasar Desa.
Hal itu dilakukan sesuai instruksi Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif pasca adanya keluhan dari pedagang maupun masyarakat terkait terus melonjaknya harga beras di pasaran.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Ricky Riyadi mengatakan, merangkaknya harga beras terjadi bukan hanya di KBB saja. Bahkan, hampir di seluruh kabupaten/kota.
“Waktu normal harga beras medium itu sekitar Rp 11.000 kemudian naik jadi Rp 13.000-14.000. Sekarang melonjak hingga Rp 16.000-17.000, bahkan ada yang Rp 18.000,” katanya.
Sesuai arahan langsung dari Arsan Latif lanjut Ricky, Disperindag bisa mendapat bantuan beras dengan kuota yang lebih banyak dari sebelumnya.
Kali ini, Pemkab Bandung Barat mendapat bantuan beras sebanyak 400 ton dari Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas).
“Alhamdulillah, kita bisa nembus ke Inkoppas. Rencananya mulai minggu depan akan drop beras kebutuhan KBB sebesar 400 ton/bulan,” tuturnya.
Ricky menjelaskan, bantuan beras dari Inkoppas tersebut akan disalurkan ke 150 pedagang di Pasar tradisional yang dikelola Pemkab Bandung Barat dan beberapa pasar desa.
“Untuk menghadapi keluhan yang sudah sangat mendesak dari masyarakat, besok 24 Februari akan didrop dulu sebesar 10 ton khusus untuk pedagang di Pasar Tagog Padalarang,” jelasnya.
Diketahui beberapa waktu lalu, Pemkab telah mensubsidi puluhan pedagang beras di Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah daerah.
” Setelah di Subsidi untuk setiap pedagang beras nantinya tidak boleh menjual lebih dari Rp.10900 / Kg, ” tegas Ricky
Waktu itu, masing-masing pedagang tersebut mendapat subsidi sebanyak 1 ton/bulan beras yang berasal dari PT Bulog. Namun karena stok Bulog menipis, akhirnya berhenti sementara
“Kemarin kan satu pedagang mendapat subsidi 1 ton/bulan, Kalau sekarang pedagang 2 ton/bulan. Dan kemarin hanya ke pasar tradisional, sekarang pasar desa juga mendapat,” ujarnya
