Bandung Barat _lensadaerah.com
Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang dipimpin oleh Fieter Tjuandis, politisi dari Partai Demokrat, mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyelesaikan permasalahan tenaga honorer paruh waktu.
Saat ini, tercatat sebanyak 6066 tenaga honorer di Bandung Barat yang nasibnya masih belum jelas.
Ketua Komisi III , Fieter Tjuandis, mengungkapkan perlunya skema pengangkatan yang jelas dan terukur dalam lima tahun ke depan.
“Setiap tahun harus dianggarkan untuk tenaga paruh waktu, sesuai kemampuan APBD Bandung Barat,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Fieter juga menekankan pentingnya pendataan ulang yang akurat dan jujur untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang masih produktif. Pendataan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Fieter mendesak agar skema pengangkatan memprioritaskan tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan menerima gaji yang tidak memadai.
“Pemerintah harus memperhatikan peningkatan ekonomi mereka,” ujar Fieter Tjuandis.
Komisi III, yang dipimpin oleh Fieter Tjuandis dari Partai Demokrat, meminta agar pengangkatan tenaga honorer paruh waktu didasarkan pada skala prioritas dan masa kerja, bukan pada kedekatan dengan pejabat.
“Jangan tebang pilih. Yang sudah puluhan tahun bekerja harus diprioritaskan, bukan karena kedekatan keluarga dengan pejabat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menciptakan sistem yang adil dan transparan dalam pengangkatan tenaga honorer.
Jurnalis. : MU
Sumber. : Liputan
Editor. : lensadaerah.com
