Lampung Selatan _lensadaerah.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penetapan Dapil dan Pencalonan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” di Aula Kantor KPU setempat, Selasa (16/9/2025). Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat demokrasi sekaligus membahas representasi politik masyarakat di daerah.
Acara dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Badan Kesbangpol Martoni Sani, S.Sos., M.H., perwakilan Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Bagian Hukum, unsur TNI-Polri, utusan partai politik, hingga tamu undangan lainnya.
Ketua KPU Lampung Selatan, Rival Arian, menegaskan bahwa mekanisme pencalonan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) bukan sekadar teknis, melainkan bagian penting untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat.
“Melalui forum ini, KPU Lampung Selatan mengajak bapak-ibu semua untuk memberi masukan terkait realitas keterwakilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kami berharap diskusi ini menjadi ruang yang sehat sehingga menghasilkan kesepahaman bersama tentang pentingnya dapil yang prestatif dan mekanisme pencalonan yang transparan dan inklusif,” ujar Rival.
Hasil dari FGD ini, lanjutnya, akan dihimpun sebagai masukan resmi untuk KPU Provinsi Lampung dalam merancang langkah-langkah strategis demokrasi ke depan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Lampung Selatan, Martoni Sani, menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menyukseskan tahapan pemilu.
Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah menjadi penentu dalam memastikan representasi politik berjalan sesuai aturan.
Sebagai narasumber, Subagyo, S.H., M.H., memaparkan bahwa Lampung Selatan memiliki alokasi 50 kursi DPRD dengan ketentuan minimal tiga kursi setiap dapil.
Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 800 ribu jiwa, distribusi kursi sangat dipengaruhi oleh perhitungan demografis.
“Jika dikaitkan dengan rumus perhitungan, jumlah penduduk yang lebih dari 100 ribu akan mendapat jatah kursi. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun daerah pemilihan (dapil),” jelas Subagyo.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan tujuh prinsip pendapilan yang menjadi acuan nasional, mulai dari kesetaraan nilai suara hingga kesinambungan dapil dari pemilu sebelumnya.
Melalui diskusi ini, KPU Lampung Selatan berharap terbangun pemahaman kolektif tentang penyusunan dapil yang adil, transparan, representatif, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Bumi Khagom Mufakat. (Ndi/kmf)
