Bandung Barat _lensadaerah.com
Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif pimpin upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional.dan Otonomi Daerah Tingkat Kabupaten Bandung Barat.
Upacara yang berlangsung di Plaza mekarsaei Komplek Perkantoran. Pemda Bandung Barat Arsan Latif membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Arsan Latif mengatakan jika pendidikan itu merupakan modal dasar atau pelayanan dasar untuk mewujudkan generasi muda.
“Saya tadi sampaikan sekaligus membacakan arahan Mendikbud Ristek, bahwa dengan sekarang metode belajar merdeka belajar memberikan ruang,” ujar Arsan, pada wartawan usai upacara peringatan Hardiknas.
Makna yang disampaikan Menristek tersebut sambung Arsan, bahwa saat ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup luas kepada anak-anak didik.
Termasuk peningkatan dan perhatian kepada guru dengan sarana dan prasaran (sapras) di bidang pendidikan, untuk mengalokasikan anggaran yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.
Hal itupun kata Arsan, menjadi program prioritas sehingga setiap tahun ada perbaikan kualitas di sektor pendidikan.
Dengan demikian, para anak-anak merasa merdeka belajar dan menghasilkan murid yang berkualitas.
Kalaupun pada saat ini masih terdapat sapras yang kurang memadai, menurutnya masih dalam proses.
“Saya akan berusaha meningkatkan fasilitasnya dulu, supaya dunia pendidikan itu terasa nyaman,” imbuhnya.
Arsan selalu wanti-wanti kepada Dinas Pendidikan agar memberikan perhatian khusus untuk penyediaan sapras tersebut. Terutama pada sekolah-sekolah yang terpencil, biar tidak ada kesan merasa terpinggirkan.
“Apapun kesulitan atau kendala terkait dengan dunia pendidikan segera laporkan kepada kami. Kita akan cari solusi dan harus ada solusi contoh misalnya, yang di Cijuhung (Kecamatan Cipeundeuy), itu kan jauh,” bebernya
Terkait Hari Otomotif Daerah (Otda), Arsan menyatakan jika rukh Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
Oleh karena, pemda diberikan kewenangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan sumber dananya.
Untuk Pemerintah KBB, penerapan Otda ini ada lima prioritas urusan yang ditekankan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan.
“Sektor inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita. Karena hampir 70 persen masyarakat kita bergerak di bidang pertanian dan peternakan,” pungkasnya.**** ( Diskominfotik KBB)
