Homepage

Pejabat Bupati Buru Di Minta Realisasi Ijin Peti Gunung Botak


Namlea, lensadaerah.com. jul Balpoti tokoh pemuda desa Kayeli sekaligus Mantan sekertaris umum Hmi Cabang Namlea, mendorong penjabat bupati buru, Djalaludin salampessy untuk merealisasikan izin usaha pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin usaha pertambangan (IUP) di lokasi penambangan tampa Izin (peti) pada kawasan gunung botak desa persiapan wamsait kecamatan wailata kabupaten buru Maluku

Penyampaian itu di sampaikan Jul balpetu, 7/6/22 menurut Jul dalam memperjuangkan melegalkan kawasan tambang ilegal gunung botak dalam bentuk IPR dan IUP, telah di lakukan oleh Mantan bupati buru dua periode, Bapa Ramly umasugi, hingga masa jabatan nya berahir pada 22 Mei 2022 lalu IPR dan IUP belum juga keluar dari pemerintah pusat kata Balpoti.

Iya menilai, perjuangan IPR dan IUP di pemerintah pusat akan jadi tantangan tersendiri kepada penjabat bupati buru buru saat ini agar mampu memperjuangkan keinginan masyarakat menjadikan gunung sebagai Tambang rakyat itulah adalah keinginan masyarakat pulau Buru dan maluku umumnya, karna dengan mereka menambang bisa menghidupkan keluarga nya dengan kondisi covid biaya hidup semakin susah anak-anak sekolah kuliyah, pekerjaan semakin sulit , ini solusi dari pemerintah kepada masyarakat agar IPR dan IUP di respon cepat oleh pemerintah pusat.

Pengurus HMI Cabang Namlea itu, mengatakan bahwa gubernur Maluku Murad Ismail telah melantik Djalaludin salampessy sebagai penjabat bupati buru pada 24 Mei 2022 lalu.
Pelantikan juga bagian dari awal mulainya proses birokrasi kabupaten buru karna penjabat bupati buru berjuta dan segudang pengalaman bisa membawa kabupaten ini kearah lebih baik lagi kita masarakat harus mendukung beliau demi masa depan Bumi Bupolo tercinta harap jul Balpoti.
Mantan sekertaris umum Hmi cabang Namlea ini menilai, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus di lanjutkan oleh penjabat bupati buru selama masa kepemimpinan nya ada banyak PR yang akan menjadi tantangan beliau, sala satunya pengelolaan sumber daya alam (SDA) di samping minyak kayu putih , ada hasil bumi emas gunung botak yang sudah hampir menjadi tulang punggung perekonomian pesisir hingga pegunungan, sejak di temukan 2011 lalu sampai sekarang sudah 2022 belum ada izin dari pemerintah pusat kata jul Balpoti.

Sehingga tantangan pelegalan tambang harus menjadi prioritas utama, sebab kata jul Balpoti jika ini masih di biarkan, akan ada banyak insiden -insiden yang tidak di inginkan mulai dari pencemaran lingkungan kejadian kriminal yang terjadi di lokasi tambang emas gunung botak kata mantan sekertaris umum Hmi cabang Namlea jul Balpoti.

Iya juga menyebutkan bahwa saat ini masarakat kabupaten buru dan Pulau Buru umum nya menggantung kan hidup di tambang ilegal gunung botak ungkap ,jul Balpoti.

Dengan di legalkan pertambangan emas bisa berdampak pada pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Maka besar harapan kami kata jul Balpoti mantan sekertaris umum Hmi cabang Namlea, dengan wajah baru pemimpin ini bisa merealisasikan hal yang menjadi keinginan masyarakat buru pada kususnya dan maluku pada umumnya entah itu IPR maupun IUP
Kata jul Balpoti. (*M.W*)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button