Hukum dan KriminalPemerintahan

Budiman minta DPRD Desak Pjs Bupati Pultab Bongkar Oknum ‘Mafia’ APBD

Taliabu – Lensadaerah.com,-   Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) dan Komunikasi Politik, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan), Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun kepada Awak media, rabu (14/10) meminta dua orang anggota DPRD Pulau Taliabu dari partai kepala banteng untuk mengawal proses audit dengan tujuan tertentu (ATT).

Budiman menyampaikan, pihaknya akan menyurati kedua anggota DPRD Pulau Taliabu asal partai PDI Perjuangan secara internal untuk mengawal proses audit dengan tujuan tertentu oleh BPK RI perwakilan propinsi maluku utara dan segera mendesak DPRD Pulau Taliabu untuk membahas bersama Pjs. Bupati Pulau Taliabu. 

“Mencuatnya pencairan anggaran tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Pemkab Pulau Taliabu, diduga kuat ada ‘mafia’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terstruktur, sistematis dan masif. Terkuaknya pencairan anggaran Rp 47 miliar tanpa SP2D ini, setelah BPK RI perwakilan Malut melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) beberapa waktu lalu” ungkap Budiman.

Mantan wartawan itu menduga, ada dugaan mafia APBD oleh Pemda Taliabu. Pasalnya, predikat diclaimer bukan suatu kebetulan, namun merupakan satu rangkaian pertanggung jawaban keuangan daerah yang tidak sesuai, baik proses pencairan, penggunaan, peruntukan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   hingga kini, kedua DPRD diminta untuk mengawal proses audit ATT dan mendesak Pjs. Bupati segera membongkar adanya ketidak beresan dalam pengelolaan APBD, semenjak tahun 2016 lalu karena diduga kuat  sudah berlangsung lama.

“Penggunaan atau pencairan dana tanpa SP2D kami menduga sudah sejak lama terjadi, tapi baru terkuak saat ini.  Kita ketahui bersama bahwa, di dalam audit dengan tujuan tertentu akan menemukan kecurangan yang dilakukan. Faktanya, BPK Malut menemukan itu, dan ini harus dibongkar oleh Pjs. bupati saat ini”ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa terdapat 4 poin utama yang perlu dicermati. Inilah yang harus dilakukan Pjs Bupati maupun BPK RI,   untuk mecegah terjadinya kecurangan, pendeteksian dini, dan Investigasi kecurangan  serta penegakan hukum atau penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya temuan pencairan anggaran Rp. 47 miliar tanpa SP2D yang sangat jelas ini,  terdapat prosedur yang tidak sesuai atau terjadi pelanggaran peraruran perundang-undangan. Maka, selain pencegahan juga harus digiring ke penagak hukum agar dilakukan proses penyelidikan untuk mengungkap masalah ini menjadi terang, sehingga dugaan kasus ini memenuhi unsur pidana sebagaimana pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor”jelasnya.

Kasus tersebut, kata Budiman sama halnya dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Timur tahun anggaran 2016 sampai 2018 lalu. “Jadi kasus ini sama dengan yang terjadi disana, dan Ini kan sudah ada orang yang terpidana namun jumlahnya hanya belasan miliar, hanya saja Pemkab Pulau Taliabu mempunyai masalah terlalu banyak”katanya.

Untuk itu, dirinya meminta anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan untuk mengawal proses audit ATT oleh BPK RI perwakilan Maluku Utara dan segera mendesak DPRD untuk membahas hal ini secara bersama-sama dengan Pjs. Bupati.

“masalah ini harus di bahas secara bersama-sama dengan Pjs Bupati agar  segara membongkar oknum ‘mafia’ APBD”  Tandasnya,

Jurnalis, Adel Ode

Editor : Redaksi

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button